53 Hari Bencana Berlalu, Pemulihan Tersendat di Aceh?

BUKABACA.co.id, ACEH — Di Aceh, waktu seperti berhenti sejak 26 November 2025. Ketika kalender nasional telah berganti tahun, ribuan warga masih hidup di antara lumpur yang tak kunjung disingkirkan. Bencana berlalu, tetapi pemulihan tak pernah benar-benar dimulai.

Sebuah video yang diunggah akun Agam Rinjani pada 18 Januari 2026 memecah sunyi yang kian lama dibiarkan. “Sudah 53 hari, tak terasa hampir dua bulan,” tulisnya. Angka itu bukan sekadar hitungan hari, melainkan penanda kegagalan negara menuntaskan fase paling dasar pascabencana, memulihkan kehidupan warganya.

Di sejumlah titik pengungsian, warga masih menggantungkan hidup pada kiriman air minum relawan. Bantuan mulai menipis. Sementara aparat dan pemerintah daerah berbicara tentang “normalisasi”, lumpur setinggi betis masih mengurung rumah-rumah warga.

Krisis paling telanjang tampak di sektor kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempa fasilitas rujukan utama nyaris tak berfungsi.

Rumah sakit peninggalan era kolonial Belanda itu kini tak lebih dari bangunan renta yang kalah oleh alam. Selain rusak parah, lokasinya dinilai tak lagi aman dari ancaman bencana susulan. Pelayanan medis lumpuh total. Warga yang sakit harus dirujuk ke daerah lain dengan jarak dan biaya yang tak sedikit.

Solusi relokasi rumah sakit sebenarnya sudah lama diwacanakan. Namun hingga masa tanggap darurat hampir berakhir, keputusan itu tak kunjung diambil. Negara seperti ragu memilih: membangun kembali atau membiarkan warga bertahan dengan risiko yang sama.

Listrik memang mulai masuk. Namun di permukiman warga, lampu hanya menyala redup. Tegangan listrik lemah, sanitasi buruk, air bersih langka. Lumpur sisa banjir masih menggunung di halaman rumah, tanpa kejelasan ke mana harus dibuang.

Tak ada sistem pembersihan terkoordinasi. Warga dibiarkan mengandalkan tenaga sendiri, sementara alat berat dan fasilitas pemerintah tak kunjung menyentuh banyak wilayah terdampak. Dalam situasi ini, penyakit hanya menunggu waktu untuk meledak.

Aceh kini berdiri di persimpangan krisis. Status tanggap darurat akan segera dicabut. Namun pertanyaan paling mendasar belum terjawab, ke mana warga akan kembali?

Kepala RSUD mengakui, 96 persen bangunan rusak. Rumah mereka masih tertimbun tanah. Rumah sakit mereka hancur. Infrastruktur dasar belum pulih. Jika negara menarik diri setelah label “darurat” dicabut, maka bencana ini bukan lagi soal alam, melainkan soal pengabaian.

Agam Rinjani menutup laporannya dengan seruan terbuka kepada relawan dan “orang-orang cerdas” di seluruh Indonesia. Sebuah panggilan yang seharusnya tak perlu ada jika negara hadir sepenuhnya.

Lima puluh tiga hari setelah lumpur datang, Aceh masih menunggu, bukan simpati, melainkan keputusan dan tindakan nyata. (win/fdy)