Penyusunan Dokumen Peta Risiko Bencana, BPBD Bone Gelar Diskusi Publik

bukabaca.id, Bone – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone menggelar diskusi publik tentang penyusunan peta resiko bencana di ruang rapat pimpinan kantor Bupati Bone, Jalan Ahmad Yani, Rabu (13/11/019).

Diskusi publik dihadiri utusan Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PRB BNPB); Arwan, Kepala BPBD Bone; Dray Fibrianto, serta dari berbagai unsur seperti TNI/Polri, OPD terkait, ormas, dan jurnalis.

“Dokumen yang ada diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,” kata Dray Vibrianto.

Menurut Dray, acara ini juga bertujuan mencari masukan-masukan dalam melengkapi penyusunan dokumen peta risiko bencana di kabupaten Bone.

Pada diskusi ini berbagai masukan yang muncul kemudian direkomendasikan demi mengantisipasi dan mengatasi bencana. Di antaranya mengatasi bencana banjir, longsor, puting beliung, gempa, tsunami, dan bencana lainnya.

Diperlukan koordinasi instansi terkait untuk melakukan upaya rehabilitasi hutan dan penghijauan untuk meminimalkan terjadinya bencana tanah longsor.

Diperlukan peningkatan edukasi masyarakat tentang mitigasi melalui pendekatan kearifan lokal. Penguatan aturan daerah di Kabupaten Bone terhadap perubahan penggunaan lahan berdasarkan fungsinya serta peningkatan sosialisasi terkait pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan.

Sehingga masyarakat dalam mengelola lahannya tidak langsung melakukan pembakaran untuk memberi makan ternaknya. Akan tetapi, lebih mengedepankan teknik budidaya pakan ternak.

Dibutuhkan pengadaan waduk atau embung untuk membantu petani dan masyarakat sehingga ketika mengalami bencana kekeringan ini ketersediaan air masih terjaga.

Koordinasi instansi terkait dalam pengendalian abrasi seperti penanaman bakau dan upaya konservasi kawasan pesisir.

Tim Asistensi Nasional Pengkajian Risiko BNPD, Arwan, mengatakan tujuan diskusi ini sebagai dasar untuk melakukan perencanaan dan mengetahui potensi risiko atau mengetahui dampak yang ditimbulkan.

“Semoga yang diinisiasi oleh pemerintah daerah tentang kajian risiko bencana ini agar menjadi acuan dalam setiap program dan di sinkronisasikan dengan RPJMD,” katanya. (Ilham Iskandar)