DPP OPM Gelar Unjuk Rasa di Depan Ditlantas Polda Sulsel, Ini 3 Tuntutannya

bukabaca.id, Makassar – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, Kamis (17/6/2021) .

Aksi tersebut diikuti oleh puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam DPP OPM bergantian menggelar orasi.

Dalam orasinya, Jendral lapangan (Jendlap), Haerul mengatakan bahwa maraknya kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Sulsel yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Sehubungan dengan hasil investigasi dan juga laporan masyarakat terkait dengan adanya pengurusan mutasi ranmor masuk antar provensi dari prototipenya, mulai proses pelaporan namun lokasi krosceknya tiba-tiba di Ditlantas,” ujar Jendlap.

“Kemudian proses barcode BPKB yang di input ERI lalu ke samsat wilayah 1 untuk proses regiden bagian mutasi masuk selanjudnya diinput lagi ke wilayah samsat 2 untuk penetapan dan kembali ke wilayah samsat 1 untuk membayar notic sebelum cetak stnk dan plat lalu kembali ke Ditlantas untuk finising penertiban BPKB mutasi masuk,” imbuhnya.

Lebih lanjut katanya, sesuai hasil analisis internal lembaga kami tentu proses pengurusan ranmor mutasi masuk sangat tidak relevan dan terindikasi mengarah dugaan pungli yang di mana ini sangat bertentangan dengan slogan Presisi Porli yang memproritaskan transparansi layanan publik (samsat) kepada masyarakat.

Sementara itu, Ari selaku Koordinator Mimbar mengungkapkan terkait adanya indikasi dugaan pungli dalam pelayanan BPKB serta pada loket cek fisik, loket pemblokiran untuk kendaraan status jaminan di pembiayaan dan loket kroscek kendaraan beberapa samsat terkhususnya di Samsat Makassar.

“Beranjak dari hasil konsolidasi, kami dari Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menuntut agar kiranya menuntaskan pungli dan mengevaluasi kinerja samsat Kota Makassar, Palopo, Pare-pare Pinrang dan Barru,” tegasnya.

Adapun pernyataan sikap dari DPP OPM yakni mendesak Ditlantas Polda Sulsel mengevaluasi total kinerja Kepala Samsat Makassar, mendesak Ditlantas Polda Sulsel mengevaluasi kinerja Kanit Regident Makassar, Palopo, Parepare, Pinrang dan Barru, serta untuk wujudkan pelayanan prima yang bersifat akuntabilitas dan transparansi di lingkup wilayah samsat jajaran Sulsel.