Fraksi DPRD Selayar Sampaikan Pandangan Kritis dan Konstruktif di Rapat Paripurna

BUKABACA.co.id, SELAYAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar Rapat Paripurna yang dinilai menentukan arah kebijakan daerah, Senin (29/12/2025), di Gedung Paripurna DPRD Selayar, Jalan Ahmad Yani, Benteng.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Selayar H. Mappatunru, didampingi Wakil Ketua Sofyan Indra Pratama Ramli, serta dihadiri Bupati H. Muhammad Natsir Ali, Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Muchtar, unsur Forkopimda, anggota DPRD, dan tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan sejumlah agenda penting lainnya.

Fraksi Partai NasDem menyoroti rendahnya pendapatan petani di wilayah Pasimasunggu dan meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan sektor pertanian.

NasDem juga mendorong pemerataan tenaga pendidik serta peningkatan keterlibatan sektor pendidikan di daerah terpencil.

Selain itu, NasDem juga menyinggung lemahnya manajemen pendidikan di wilayah tanpa akses sinyal, serta mendesak pemerintah daerah mendukung perputaran ekonomi melalui program MBG agar manfaatnya tetap dirasakan di Selayar. NasDem menyatakan menerima untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sementara itu, Fraksi Golkar menegaskan bahwa penyusunan APBD harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan tepat waktu. Golkar mengapresiasi proses pembahasan peraturan daerah yang berjalan dan secara resmi menerima serta menyetujui Ranperda APBD Tahun 2026.

Semua fraksi menyatakan persetujuan terhadap agenda Pemilihan Kepala Desa (Kades) dan pengganti waktu menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Sementara fraksi PKS mendorong pemerintah daerah agar lebih optimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. PKS menekankan pentingnya memastikan setiap target PAD tercapai, sekaligus mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

Fraksi ini juga mengingatkan agar penggunaan anggaran daerah dilakukan secara hati-hati, dengan memperkuat tata kelola dan pengawasan internal maupun eksternal guna mencegah potensi penyimpangan.

PKS turut menyoroti pentingnya proses pembahasan yang matang melalui kelompok kerja Badan Anggaran dan Pemerintah Daerah agar perencanaan APBD lebih terurai dan terarah.

Rapat paripurna ini menjadi penanda komitmen DPRD Selayar dalam mengawal kebijakan daerah, sekaligus mempertegas pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan demi pembangunan yang berpihak pada masyarakat.