Ketika Desa Diposisikan sebagai Motor Pariwisata Selayar

BUKABACA.co.id, SELAYAR – Pemerintah daerah mulai menata ulang arah pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan dengan menempatkan desa sebagai titik awal pengembangan. Perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Selayar, menandai upaya integrasi kebijakan lintas sektor yang dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.

Perencanaan pembangunan sektor ini disusun melalui dua jalur sekaligus, pendekatan dari bawah dan dari atas. Melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), aspirasi masyarakat desa hingga kabupaten menjadi dasar perumusan program. Di sisi lain, arah kebijakan tetap diselaraskan dengan agenda nasional, mulai dari Asta Cita Presiden hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam dokumen RPJMD, Nur Ihsan Chaeruddin, S.S mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati menetapkan program prioritas menata kota dan membangun desa. Salah satu turunan kebijakannya adalah pengembangan desa wisata yang diposisikan sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus pelestarian budaya.

Pengembangan pariwisata, menurut Nur Ihsan, tidak bisa dilepaskan dari tiga pilar utama, yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Karena itu kata dia, sejumlah program disiapkan, mulai dari pengembangan desa wisata, gerakan wisata bersih, penyelenggaraan berbagai event wisata dan budaya, hingga familiarization trip untuk memperluas promosi daerah.

“Pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha,” ujarnya.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah mengklaim tantangan ini justru mendorong inovasi. Optimalisasi sumber daya lokal menjadi kunci agar program tetap berjalan tanpa bergantung pada pembiayaan besar.

Pariwisata berkelanjutan menjadi orientasi jangka panjang. Desa wisata didorong membentuk kelompok sadar wisata, sementara gerakan wisata bersih diposisikan sebagai fondasi menjaga daya tarik destinasi.

Nur Ihsan, menyampakan bahwa sektor ekonomi kreatif turut mendapat perhatian. Pemerintah mulai memetakan potensi produk kreatif berdasarkan skala pasar dari lokal hingga global. Pariwisata dan ekonomi kreatif dipandang saling melengkapi, pariwisata menyediakan ruang dan pengalaman, sementara ekonomi kreatif memberi nilai tambah melalui produk seni, budaya, dan jasa.

Pelaksanaan Car Free Day dan Car Free Night yang rutin digelar selama enam bulan terakhir disebut berdampak langsung pada perputaran ekonomi pelaku kreatif. Pemerintah menilai kegiatan ini sebagai contoh konkret intervensi sederhana dengan hasil yang terasa di masyarakat.

Di bidang kebudayaan, Desa Bontolempangan ditetapkan sebagai desa budaya, sementara Nekara Selayar telah diakui sebagai cagar budaya nasional. Pemerintah juga menargetkan peningkatan klasifikasi museum daerah dari tipe B ke tipe A, serta mengangkat kembali kearifan lokal seperti A’lampareng, A’rera, Anjoro Sunrang, dan Anjoro Tahuni sebagai bagian dari program besar daerah.

Sejumlah penghargaan turut mengiringi upaya tersebut. Dua desa wisata Jinato dan Bahuluang masuk dalam 100 besar Anugerah Desa Wisata, sementara Selayar meraih Juara I kategori Ekowisata Terbaik pada Anugerah Pesona Indonesia 2025.

Meski demikian, beber Nur Ihsan, tantangan ke depan masih besar. Konsistensi kebijakan dan keberlanjutan program akan menjadi ujian utama, terutama memastikan bahwa geliat pariwisata benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa, bukan sekadar pencapaian administratif. (fdy/fdy)