Sudaryono Pacu Reformasi BGN

BUKABACA.co.id, JAKARTA – Baru beberapa jam dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono langsung mengirimkan pesan tegas kepada seluruh jajaran lembaga yang dipimpinnya.

Mantan Wakil Menteri Pertanian itu menegaskan bahwa pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas utama, sekaligus menandai dimulainya babak baru kepemimpinan BGN yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas kerja.

Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala BGN setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Pengangkatannya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional, menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, penunjukan Sudaryono bukan tanpa alasan. Menurutnya, Sudaryono merupakan sosok yang telah memahami konsep Program Makan Bergizi Gratis sejak tahap awal perancangannya.

Saat masih menjabat Wakil Menteri Pertanian, ia terlibat dalam berbagai pembahasan, diskusi hingga penyusunan konsep teknis pelaksanaan program tersebut, terutama dari sisi penguatan rantai pasok pangan nasional.

Kedekatan tugas Sudaryono dengan sektor pertanian dinilai menjadi modal penting karena keberhasilan MBG sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan yang selama ini didukung oleh ekosistem Kementerian Pertanian. Pertimbangan itulah yang menjadi dasar Presiden mempercayakan kepemimpinan BGN kepadanya.

Usai pelantikan, Sudaryono tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan arah kepemimpinannya. Dalam kunjungan perdana ke Kantor Pusat BGN, ia langsung menegaskan bahwa seluruh jajaran harus siap bekerja dengan ritme yang lebih cepat dan disiplin tinggi.

Ia bahkan memberikan pilihan kepada pegawai yang merasa tidak siap mengikuti perubahan agar mengajukan mutasi atau kembali ke instansi asal.

Menurut Sudaryono, BGN tidak memiliki ruang untuk bekerja secara lambat mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan yang menyentuh jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena itu, seluruh proses birokrasi harus mampu bergerak secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Selain melakukan penataan internal, Sudaryono juga berjanji memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis sistem. Ia menilai pembenahan tata kelola menjadi fondasi penting agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan sekaligus mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap BGN.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada pembenahan organisasi. Sudaryono mengungkapkan dirinya telah mengumpulkan banyak catatan dan masukan mengenai pelaksanaan MBG sejak program itu mulai dibahas ketika dirinya masih menjadi Wakil Menteri Pertanian.

Masukan tersebut diperoleh dari berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintah, kader Partai Gerindra di daerah, hingga pengalaman lapangan yang selama ini diterimanya.

Seluruh catatan itu, kata Sudaryono, akan dikaji bersama jajaran internal BGN dan diperkaya dengan berbagai masukan dari kalangan akademisi, pemerintah daerah, pelaksana program, serta masyarakat. Ia ingin setiap kebijakan yang diambil nantinya benar-benar lahir dari evaluasi menyeluruh dan kebutuhan di lapangan, bukan sekadar keputusan administratif.

Di sisi lain, Sudaryono memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah komitmen pemerintah terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut tetap menjadi salah satu agenda strategis Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok pangan nasional.

Fokus yang dilakukan saat ini adalah memperbaiki sistem pelaksanaannya agar semakin tepat sasaran, profesional, dan berkelanjutan.

Dengan sederet komitmen yang disampaikan pada hari pertamanya menjabat, Sudaryono membawa pesan bahwa BGN akan bergerak dengan pendekatan baru.

Pembenahan tata kelola, peningkatan transparansi, percepatan kinerja birokrasi, keterbukaan terhadap masukan, serta penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menjadi janji awal yang kini menanti pembuktian di bawah kepemimpinannya. (*)