ATR/BPN Susun Anggaran 2027, Sekjen Ingatkan Jangan Kejar Serapan Tanpa Kualitas

BUKABACA.co.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027.

Penyusunan anggaran diarahkan agar lebih terukur dan akuntabel, sekaligus memastikan seluruh program dapat berjalan sejak awal tahun anggaran.Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan keberhasilan anggaran tidak semata dilihat dari tingkat serapan.

Menurut dia, kualitas keluaran program, kepatuhan terhadap aturan, serta dampaknya bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama.

“Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target, tapi tolong kualitas output, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dalu saat membuka kegiatan penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring, Senin, 28 September 2026.

Dalu mengatakan penyusunan program 2027 harus mengikuti arah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.” Karena itu, kegiatan pertanahan dan tata ruang, mulai dari pengukuran, pemetaan hingga penerbitan sertipikat, diminta memiliki keterkaitan dengan agenda tersebut. Dukungan ATR/BPN juga diarahkan pada pembiayaan perumahan, penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, kawasan strategis, serta kepastian ruang.

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menekankan pentingnya koordinasi dalam memastikan program dan anggaran berjalan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian ATR/BPN, kata dia, perlu terus memperkuat kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, serta pemerintah daerah.

Andi juga meminta seluruh unit kerja memperbarui laporan kinerja secara berkala melalui Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP). Pembaruan data dinilai penting agar perkembangan program dan anggaran dapat dipantau secara lebih cepat dan akurat. “Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang update untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua,” kata Andi.

Kegiatan tersebut diikuti sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran. Hadir pula Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir. Penyusunan RKA-K/L 2027 menjadi bagian dari persiapan Kementerian ATR/BPN memastikan agenda pertanahan dan tata ruang selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah.