Ada Apa? Dua Pelaku Usaha Rapat Langsung dengan Menkeu Purbaya

BUKABACA.co.id, JAKARTA – Sejak resmi diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 16 Desember 2025, Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) langsung mendapat respons dari pelaku usaha. Hingga kini, tercatat sebanyak 10 pengaduan telah masuk melalui kanal tersebut.

Kanal debottlenecking dirancang sebagai saluran resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan usaha dan proyek strategis. Melalui mekanisme ini, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pengaduan mendapat tindak lanjut cepat dan terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L).

Dalam rapat yang digelar pada Selasa (23/12), Satgas P2SP menghadirkan dua pelaku usaha untuk memaparkan langsung permasalahan yang mereka hadapi. Rapat tersebut dipimpin dan dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Pengaduan pertama berasal dari proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo. Permasalahan utama yang dibahas berkaitan dengan Bantuan Layanan Sampah PSEL (BLSP) yang dinilai menjadi salah satu hambatan dalam keberlanjutan proyek tersebut.

Sementara itu, pengaduan kedua diajukan oleh PT Mayer Indonesia yang menghadapi persoalan pembiayaan dan piutang, khususnya yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Permasalahan ini dinilai membutuhkan penanganan lintas sektor agar tidak berdampak pada keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.

Melalui forum tersebut, pemerintah berupaya mempercepat proses identifikasi hambatan sekaligus merumuskan langkah penyelesaian yang konkret dan terkoordinasi. Keterlibatan langsung pelaku usaha dan pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan.

Kanal debottlenecking Satgas P2SP menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan responsif, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung percepatan program strategis nasional. (dj/al)