Biaya Politik Membengkak, Presiden Prabowo Setuju Pilkada Dipilih DPRD?

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mempertimbangkan usulan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menggantikan sistem pemilihan langsung yang selama ini berlaku. Hal tersebut disampaikan di hadapan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Prabowo menilai model demokrasi perwakilan tersebut telah diterapkan oleh sejumlah negara dan terbukti dapat mengurangi biaya politik yang dianggap sangat tinggi dalam sistem pemilu langsung.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujarnya.

Presiden menyebutkan beberapa negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia menggunakan model demokrasi dengan biaya politik lebih efisien.
“Negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” tegas Prabowo.

Ia menekankan bahwa politik Indonesia harus kembali pada prinsip gotong royong setelah kompetisi pemilu selesai.

“Politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” katanya.

Senada dengan Prabowo, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu, 6 Desember 2025, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kembali menyuarakan dukungan agar pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi jalan keluar untuk menekan ongkos politik yang kian membengkak.

“Tahun lalu kami telah menyampaikan soal itu. Keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah mengkaji, alangkah lebih baiknya sesuai pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing,” terang Bahlil.

Ia menilai Indonesia harus menemukan format demokrasi yang paling sesuai dengan karakter bangsa.

“Demokrasi kita harus kita cari jalan terbaik sendiri. Harus kita pertimbangkan yang baik-baik,” ucapnya.

Bahlil juga menekankan bahwa demokrasi perlu mengurangi praktik politik uang yang kerap menjadi masalah utama dalam pemilu langsung.

“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” tandasnya.

Ikuti saluran BUKABACA.co.id di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAgn32C1FuD46T3rg28