Di Hadapan BPK, Pemkot Makassar Berjanji Benahi Aset Bermasalah

Namun demikian, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan mengikuti seluruh pedoman serta ketentuan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam menindaklanjuti temuan Pemeriksaan Kinerja dan PDTT, Pemerintah Kota Makassar telah menyusun rencana aksi (action plan) sebagai bentuk keseriusan dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Munafri berharap, dalam pelaksanaannya, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dapat terus memberikan bimbingan dan arahan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Lebih lanjut, Appi menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan terinci, terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau tanggapan yang dirasa kurang simpatik dari jajaran pemerintah daerah kepada tim pemeriksa BPK.

Politisi Golkar ini berharap, rekomendasi yang diberikan BPK menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan pemerintahan dengan baik dan bertanggung jawab.

“Selain itu, hasil pemeriksaan ini juga kami harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah,” harapnya.

Menutup sambutannya, Munafri kembali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan.

“Hasil pemeriksaan ini, dapat menjadi motivasi bagi kami seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang,” tutup Munafri.

Sedangkan, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa seluruh pemeriksaan yang dilakukan BPK harus memberikan manfaat nyata dan nilai tambah bagi pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat luas.

Hal tersebut disampaikan Winner Franky saat memberikan arahan pada Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2025, yang dihadiri oleh para kepala daerah, perwakilan pemerintah daerah, BNPB, serta sejumlah instansi terkait.

Lebih lanjut, Winner Franky menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan Semester II Tahun 2025.

Baik dari unsur eksekutif maupun jajaran teknis, sehingga seluruh rangkaian pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Pada periode sebelumnya, kami telah membahas sebanyak 24 agenda pemeriksaan dan seluruhnya dapat diselesaikan,” katanya.

“Sementara pada hari ini, dibahas sebanyak 22 agenda lanjutan yang sebagian masih menunggu penyesuaian dengan kebijakan pusat dan tema-tema nasional. Namun kami bersyukur seluruh pembahasan dapat diselesaikan dengan baik,” sambung Winner Franky.

Ia menegaskan, sejalan dengan slogan BPK Bermanfaat, setiap pemeriksaan diarahkan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.

Winner Franky menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, lembaganya memiliki tugas melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Seluruh hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan disampaikan kepada lembaga perwakilan sesuai tingkat pemerintahannya.

Menurutnya, dalam setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan lapangan, pembahasan awal, hingga penyusunan laporan, BPK selalu menyampaikan temuan kepada entitas terkait untuk memperoleh tanggapan.

Sehingga bisa melengkapi dokumen dan memberikan klarifikasi, sehingga hasil pemeriksaan bersifat adil, akurat, dan objektif.

Ditegaskan, setiap temuan dibahas secara internal dan kemudian dikomunikasikan kembali kepada entitas.

“Dengan demikian, laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan diharapkan tidak lagi menimbulkan perbedaan pendapat yang signifikan dan telah disepakati bersama,” jelasnya.

Lanjut dia, pada periode pemeriksaan ini, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, melaksanakan sejumlah pemeriksaan strategis. Pertama, Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas manajemen aset daerah pada Pemerintah Kota Makassar, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.