Geger! Mentan Amran Segel 250 Ton Beras Ilegal di Sabang “Tidak Ada Alasan untuk Impor”

Jakarta — Pemerintah bergerak cepat menindak tegas aksi penyelundupan pangan yang kembali mencuat. Sebanyak 250 ton beras impor ilegal berhasil disegel di Sabang, Aceh, setelah Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menerima laporan resmi pada Minggu (23/11/2025).

Dalam konferensi pers di Jakarta, Amran menegaskan bahwa dugaan masuknya beras impor tanpa izin tersebut bertentangan langsung dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya menekankan bahwa Indonesia tidak membutuhkan impor karena stok nasional berada pada titik tertinggi.

Setelah laporan diterima, Amran segera berkoordinasi dengan Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam, hingga Menteri Perdagangan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah, sehingga aparat langsung bergerak, menyegel seluruh stok beras ilegal, menghentikan distribusi barang, dan melakukan penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga terlibat.

“Hari ini kami tegaskan bahwa beras tersebut sudah disegel. Kami minta aparat mendalami siapa saja pelakunya. Ada banyak kejanggalan,” tegas Amran.

Data BPS mencatat bahwa produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton, tertinggi sepanjang periode terakhir. Sementara stok Bulog berada di angka 3,8 juta ton, juga merupakan rekor tertinggi.

Di Aceh, kondisi pangan bahkan surplus besar:
• Surplus provinsi: 871,4 ribu ton
• Ketersediaan: 1,35 juta ton
• Kebutuhan: 667,7 ribu ton
• Khusus Sabang: Surplus 970 ton

Dengan kondisi tersebut, Amran menegaskan bahwa impor sama sekali tidak diperlukan.
“Tidak ada alasan untuk impor. Di mana nasionalismenya? Kita sangat dekat dengan swasembada. Jangan sampai dirusak tindakan ilegal seperti ini,” ujar Amran dengan nada tegas.

Salah satu poin paling mencolok dalam investigasi awal adalah munculnya izin dari negara asal (Thailand), padahal permohonan impor telah ditolak dalam rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November.

Indikasi ini memperkuat dugaan adanya rangkaian upaya terencana yang diduga melibatkan pihak tertentu di tingkat lokal maupun luar negeri.

Selain Sabang, pemerintah juga mendapatkan informasi adanya dugaan praktik serupa di Batam. Aparat kepolisian dan instansi terkait kini diperintahkan melakukan verifikasi dan tindakan cepat.

“Kami umumkan hari ini sebagai peringatan. Jangan coba-coba. Meski hari ini libur, kami langsung rapat. Ini menyangkut kehormatan bangsa,” tegas Amran.

Penegakan hukum akan dilanjutkan hingga tuntas, menyasar semua pihak yang terlibat. Pemerintah menegaskan bahwa penyelundupan pangan bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan harga diri petani dan mengganggu stabilitas pangan nasional.