Hari Ini, Kajari Selayar Saksikan Penandatanganan MoU Penguatan Penanganan Hukum di Sulsel

MAKASSAR – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Selayar, Dr. Muh Asri Irwan, S.H.,M.H, dijadwalkan akan hadir dan menyaksikan langsung proses penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang akan dilaksanakan pada Kamis, 20 November 2025, bertempat di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jl. Sungai Tangka No. 31 Makassar.

Agenda penting ini merupakan tindak lanjut dari surat Kejati Sulsel yang menginisiasi kerja sama strategis dalam rangka memperkuat koordinasi penanganan hukum, khususnya terkait penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan di wilayah Sulawesi Selatan.

Selain MoU antara Kejati dan Pemprov Sulsel, acara tersebut juga akan dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara seluruh Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dengan 24 pemerintah daerah kabupaten/kota. Langkah ini menjadi payung hukum dan pedoman teknis pelaksanaan pidana kerja sosial di daerah masing-masing.

Kehadiran Kajari Selayar pada agenda ini menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Selayar dalam mendukung kebijakan hukum yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Melalui penandatanganan kerja sama ini, Kajari Selayar akan berperan langsung dalam:

• Memastikan implementasi pidana kerja sosial berjalan sesuai regulasi,
• Memperkuat kemitraan antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah,
• Mendukung terwujudnya sistem pemidanaan yang lebih edukatif dan konstruktif bagi masyarakat.

Penandatanganan MoU dan PKS ini menjadi tonggak penting dalam harmonisasi kerja antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah seluruh Sulawesi Selatan. Dengan kehadiran langsung para Kajari, termasuk Kajari Selayar, kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dan keseragaman implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Agenda tersebut dimulai pukul 09.00 Wita hingga selesai dan dihadiri oleh seluruh bupati/wali kota serta pejabat terkait dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. (fdy/fdy)