Indonesia Bersinar Dideklarasikan, Tapi Seberapa Gelap Peredaran Narkoba di Desa?

BUKABACA.co.id, LAHAT – Aula Gedung Olahraga Bukit Tunjuk, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Kamis (22/1/2026), dipenuhi ribuan peserta. Di tempat itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendeklarasikan Indonesia Bersinar Indonesia Bersih dari Narkoba. Sebuah pernyataan politik dan moral bahwa negara tak lagi ingin berhenti di pusat kekuasaan, melainkan masuk hingga desa.

Namun pertanyaannya, seberapa jauh deklarasi ini akan bergerak melampaui panggung seremoni?

Deklarasi tersebut merupakan hasil kolaborasi BNN dengan Kemendes PDT, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Sinergi lintas lembaga ini menandai upaya mengintegrasikan agenda perang narkoba ke dalam kebijakan pembangunan daerah dan desa wilayah yang selama ini kerap menjadi celah empuk peredaran narkotika.

Hadir dalam acara tersebut Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Kepala BP Taskin Irwan Sumule, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Apkasi, dan Apeksi.

Selain deklarasi, pemerintah juga meluncurkan Program Masyarakat Bergerak Menuju Indonesia Bersinar dan Unit Layanan Terpadu P4GN yang disebut sebagai embrio pembentukan BNN Kabupaten Lahat. Langkah ini diklaim sebagai penguatan struktur negara di daerah rawan peredaran narkoba.

Kepala BNN RI menegaskan bahwa keberhasilan Kabupaten Bersinar tidak ditentukan oleh besarnya panggung atau ramainya deklarasi.

“Ukuran keberhasilan bukan seremoni, tetapi konsistensi implementasi di lapangan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memasukkan agenda pencegahan narkoba ke dalam kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pernyataan tersebut secara tidak langsung menyinggung kritik lama terhadap program pemberantasan narkoba yang kerap berhenti pada slogan dan baliho, tanpa pengawasan berkelanjutan di tingkat desa.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto bahkan menyebut deklarasi ini sebagai momentum bersejarah. Ia menegaskan bahwa narkoba adalah musuh bersama republik dan desa harus menjadi benteng pertama.

“Kami menciptakan Desa Bersinar, desa bersih dari narkoba. Ini komitmen yang harus kita kawal bersama,” katanya.

Sekitar 2.708 peserta dari berbagai elemen masyarakat hadir dan menyatakan komitmen mendukung Indonesia Bersinar. Antusiasme itu menjadi modal sosial penting namun juga ujian awal. Tanpa pengawasan, anggaran memadai, dan aparat yang bekerja konsisten, program ini berisiko menjadi daftar panjang janji negara yang memudar setelah sorotan kamera padam.

Usai deklarasi, Kepala BNN RI, Menteri Desa PDT, dan Bupati Lahat meninjau Kantor Unit Layanan Terpadu P4GN yang direncanakan menjadi cikal bakal BNN Kabupaten Lahat.