KontraS Soroti Selisih Data Polisi–TNI di Kasus Air Keras Aktivis, Desak TGPF Dibentuk

BUKABACA.co.id, JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti perbedaan data yang disampaikan Polda Metro Jaya dan Mabes TNI dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Ketidaksinkronan informasi ini dinilai berpotensi mengaburkan proses pengungkapan perkara.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina, menyebut terdapat perbedaan jumlah dan identitas terduga pelaku yang diungkap kedua institusi. Menurut keterangan Danpuspom TNI, terdapat empat terduga pelaku berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Sementara itu, Polda Metro Jaya hanya menyebut dua nama, yakni BHC dan MAK.

“Perbedaan informasi ini harus segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan kebingungan publik dan menghambat proses penegakan hukum,” kata Jane, dikutip dari tirto.id, Rabu, 18 Maret 2026.

KontraS mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan melibatkan lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengungkapan kasus dilakukan secara objektif, transparan, dan menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Selain itu, KontraS mendesak aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal yang lebih berat, yakni percobaan pembunuhan berencana. Mereka juga meminta agar penyelidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi diperluas hingga ke tingkat pimpinan guna memastikan ada atau tidaknya perintah terstruktur.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi sorotan publik, terutama terkait komitmen aparat dalam mengusut tuntas kekerasan terhadap aktivis. Perbedaan data antar lembaga dinilai dapat menggerus kepercayaan publik jika tidak segera diselesaikan secara terbuka.