KPK Catat Pemulihan Aset Rp1,53 Triliun Selama 2025

BUKABACA.co.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menutup tahun 2025 dengan sederet capaian strategis, mulai dari penindakan tegas terhadap korupsi hingga upaya pencegahan yang menyentuh akar persoalan. KPK menegaskan, pemberantasan korupsi bukan sekadar menangkap pelaku, melainkan memastikan negara hadir melindungi kepentingan publik.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, perjuangan melawan korupsi memang tidak mudah. Namun, dengan perbaikan sistem, penguatan integritas sumber daya manusia, serta pelibatan masyarakat, Indonesia diyakini mampu mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi 2045.

“Kami terus berbenah agar KPK tetap kuat, independen, dan profesional. Integritas pegawai, tata kelola anggaran yang akuntabel, serta transformasi digital menjadi fondasi utama,” ujar Setyo dalam Konferensi Pers Kinerja Akhir Tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Senin (22/12/2025).

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto memaparkan, sepanjang 2025 KPK melaksanakan 11 operasi tangkap tangan (OTT) di sektor strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, perizinan, pekerjaan umum, hingga praktik jual beli jabatan.

Sepanjang tahun ini, KPK mencatatkan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan menetapkan 118 tersangka. Tak hanya itu, KPK juga berhasil memulihkan aset negara senilai Rp1,53 triliun.

Partisipasi publik turut menguat, ditandai dengan keterlibatan lebih dari 1.500 warga dalam lelang barang rampasan negara. Hal ini menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi KPK.
Pencegahan Sejak Dini

Di sisi pencegahan, KPK mencatat tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai 94,89 persen. Selain itu, lebih dari 4.580 laporan gratifikasi diterima sepanjang 2025, dengan ribuan barang dikembalikan ke negara.

“Korupsi saat ini kerap bersembunyi di balik kebijakan dan prosedur. Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak awal melalui transparansi dan perbaikan tata kelola,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Partisipasi publik juga terlihat dari tingginya kunjungan ke platform pengawasan layanan publik JAGA.ID yang mencapai 18,5 juta pengguna sepanjang tahun ini.

Melalui sektor pendidikan, KPK mengungkap masih adanya kerentanan korupsi seperti pungutan liar PPDB dan penyimpangan dana BOS. Sebagai respons, KPK melakukan diseminasi pendidikan antikorupsi yang telah menjangkau 27.826 pendidik di berbagai daerah.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menekankan, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda. “Pendidikan antikorupsi adalah fondasi utama membangun integritas sejak dini,” tegasnya.

Selain itu, pendekatan kreatif melalui Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) juga terus dikembangkan. Pada 2025, ajang ini melibatkan 674 karya film dan puluhan ribu penonton, menjadikan seni dan budaya sebagai medium efektif penyebaran nilai antikorupsi.

Dari sisi kelembagaan, KPK terus memperkuat fondasi internal melalui pengembangan 1.958 pegawai, transformasi digital berbasis Cetak Biru KPK 2025–2029, serta penyerapan anggaran sebesar 98,19 persen.

KPK juga mencatat setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp539,6 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, KPK kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut.

Menutup tahun 2025, KPK menegaskan seluruh capaian ini merupakan hasil kerja kolektif bersama masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas. Ke depan, KPK berkomitmen memperkuat sistem, membangun integritas SDM, dan menjaga kepercayaan publik sebagai fondasi menuju Indonesia Bebas Korupsi.