KPK Tahan Mantan Menteri Agama, Sengkarut Kuota Haji Kemenag Terbuka

BUKABACA.co.id, JAKARTA – Penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuka babak baru dalam pengusutan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Kasus yang sejak lama menjadi sorotan publik itu kini menyeret salah satu tokoh penting dalam pengelolaan ibadah haji nasional.

Yaqut memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, 12 Maret 2026, dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Setelah menjalani pemeriksaan, ia keluar dari ruang penyidikan dengan mengenakan rompi tahanan oranye simbol yang kerap menandai babak baru bagi pejabat negara yang tersandung perkara korupsi.

Di hadapan wartawan, Yaqut mencoba meluruskan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menegaskan tak pernah menerima uang dari kebijakan kuota haji yang kini dipersoalkan penyidik.

“Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya,” ujarnya sebelum digiring menuju mobil tahanan.

Yaqut juga menyebut kebijakan diskresi yang ia ambil saat menjabat Menteri Agama semata-mata bertujuan melindungi keselamatan jamaah haji.

Menurut dia, keputusan tersebut diambil dalam situasi yang membutuhkan langkah cepat dari pemerintah.
Namun KPK memiliki pandangan berbeda.

Lembaga antirasuah itu menduga kebijakan pengelolaan kuota haji pada masa kepemimpinan Yaqut menyisakan persoalan serius, terutama terkait distribusi kuota tambahan yang dinilai tidak transparan. Penyelidikan kasus ini telah bergulir sejak beberapa waktu lalu dan memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama.

Menariknya, sebelum pemeriksaan berlangsung, sempat beredar kabar bahwa pihak Yaqut meminta penjadwalan ulang pemanggilan oleh penyidik. Informasi itu beredar luas di kalangan wartawan yang meliput kasus tersebut.

Namun saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Yaqut justru membantah kabar tersebut.

“Tidak ada itu permintaan penundaan pemeriksaan,” kata dia singkat.

Kemunculan Yaqut di KPK sekaligus menepis spekulasi bahwa ia akan menunda proses hukum yang berjalan.

Meski demikian, penahanan yang dilakukan penyidik menunjukkan bahwa KPK menilai telah memiliki bukti yang cukup untuk membawa perkara ini ke tahap berikutnya.

Kasus dugaan korupsi kuota haji sendiri menjadi salah satu perkara yang paling sensitif secara politik dan sosial. Pengelolaan ibadah haji tidak hanya menyangkut anggaran negara, tetapi juga kepercayaan jutaan umat Islam yang menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci.