MBG dan Ironi Ekonomi Lokal di Dapur Bontosikuyu Selayar

BUKABACA.co.id, SELAYAR – Pesan singkat itu datang pada Sabtu malam, 14 Februari 2026. Layar ponsel para relawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, tiba-tiba menyala. Bukan laporan distribusi makanan. Bukan jadwal piket dapur.

Isinya justru pengakhiran kerja. Empat relawan dinyatakan tidak lagi bertugas efektif sejak pesan dikirim. Tanpa surat resmi. Tanpa pertemuan. Tanpa klarifikasi.

“Tanpa ada teguran tertulis kami dipecat. Kami serasa dibuang,” kata salah satu relawan kepada BUKABACA.co.id, Rabu, 18 Februari 2026.

Pesan itu dikirim oleh Novi Handayani, atasan mereka di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Salam pembuka terdengar formal, seperti percakapan kerja biasa. Namun paragraf berikutnya dingin, pemberhentian sepihak.

Dua kata penutup, “Terima kasih,” menutup peluang dialog.

Centang dua biru menjadi satu-satunya bukti keputusan itu telah diterima.

Pemecatan ini bertentangan langsung dengan instruksi Badan Gizi Nasional (BGN) dan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, setiap SPPG wajib mempekerjakan minimal 47 warga lokal sebagai bagian dari tujuan ekonomi program MBG.

“Program MBG bukan hanya memberi makan siswa, tapi menghidupkan perekonomian masyarakat,” kata Nanik dalam koordinasi nasional di Cilacap, Desember 2025.

Namun, praktik di Selayar justru berlawanan.

Hingga berita ini diturunkan, Novi Handayani belum memberikan tanggapan. Perwakilan yayasan pengelola SPPG Bontosikuyu juga belum menjelaskan mekanisme pemberhentian relawan atau saluran pengaduan.

Pemecatan tanpa surat resmi dan tanpa proses klarifikasi membuka pertanyaan serius tentang tata kelola program MBG di daerah.

Apakah pemangkasan relawan terjadi karena alasan efisiensi anggaran? Atau karena konflik internal yang tidak terdokumentasi?

Kasus SPPG Bontosikuyu Selayar menunjukkan celah dalam pelaksanaan program nasional di tingkat lokal.

MBG dirancang sebagai program sosial sekaligus stimulus ekonomi desa. Tetapi di lapangan, relawan yang menjadi tulang punggung operasional bisa diberhentikan hanya lewat pesan singkat.

Jika praktik ini dibiarkan, tujuan MBG sebagai penggerak ekonomi lokal terancam berubah menjadi proyek birokrasi yang mengorbankan tenaga kerja informal.