Menakar Keadilan di Balik Kasus Videografer Amsal Sitepu

29/03/2026 - 23:31

Menakar Keadilan di Balik Kasus Videografer Amsal Sitepu — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

BUKABACA.co.id, JAKARTA – Gedung DPR kembali menjadi arena pertaruhan akal sehat penegakan hukum. Kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer asal Karo, menggelinding bukan sekadar perkara dugaan mark-up anggaran. Ia menjelma menjadi ujian sejauh mana hukum mampu membaca konteks di luar hitam-putih angka.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memilih tak tinggal diam. Di tengah tekanan publik yang kian riuh, ia menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum pada Senin pagi, 30 Maret 2026. Agenda ini bukan hanya forum klarifikasi, melainkan juga panggung untuk menguji logika hukum yang digunakan aparat.

Masalahnya terletak pada satu hal mendasar bagaimana menilai harga sebuah karya kreatif. Videografi, sebagaimana seni pada umumnya, tidak tunduk pada standar baku. Nilainya ditentukan oleh ide, proses, dan interpretasi variabel yang tak mudah dipatok dalam tabel anggaran.

Di sinilah kritik bermula. Ketika aparat memaksakan kerangka “mark-up” pada kerja kreatif, muncul pertanyaan apakah hukum sedang menegakkan keadilan, atau justru menyederhanakan realitas yang kompleks?

Habiburokhman memberi sinyal tegas. Ia mengingatkan bahaya pendekatan formalistik ketika hukum berjalan kaku, kehilangan sensitivitas terhadap rasa keadilan publik. KUHP dan KUHAP baru, yang digadang membawa semangat keadilan substantif, menjadi rujukan penting dalam melihat kasus ini secara lebih utuh.

Lebih jauh, ia menyinggung arah pemberantasan korupsi yang kerap terjebak pada simbolisme. Penindakan yang berujung pada pemenjaraan acap kali dianggap cukup, sementara pemulihan kerugian negara justru luput dari perhatian. Dalam konteks Amsal, pertanyaan krusialnya sederhana di mana letak kerugian negara yang nyata dan terukur?

Kasus ini, dengan segala polemiknya, menempatkan hukum di persimpangan. Di satu sisi, ada tuntutan untuk tegas terhadap potensi penyimpangan anggaran. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk memahami karakter unik sektor kreatif yang tak bisa diperlakukan seperti transaksi barang konvensional.

RDPU yang akan digelar menjadi momen penentu. Di sana, publik menunggu lebih dari sekadar penjelasan. Yang dipertaruhkan adalah arah penegakan hukum itu sendiri apakah tetap terpaku pada prosedur, atau berani melangkah menuju keadilan yang lebih bernalar.