MPI ke DPP: Jangan Pecah Belah DPD I KNPI Sulawesi Selatan

BUKABACA.co.id, MAKASSAR – Duplikasi pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) DPD I KNPI Sulawesi Selatan kembali mencuat, setelah dua kandidat ketua Vonny Ameliani dan Fadel Muhammad Taupan Ansar, menggelar MUSDA di lokasi yang berbeda. Kekisruhan ini terjadi setelah sebelumnya ada kericuhan hingga insiden pemukulan terhadap Wakil Ketua Umum DPP KNPI.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa DPP KNPI gagal menjalankan perannya sebagai pimpinan tertinggi organisasi kepemudaan dalam mengawal proses suksesi KNPI di Sulawesi Selatan.

Lebih buruk dari itu keberpihakan DPP KNPI kepada kedua Kandidat Calon Ketua DPD I KNPI Sulawesi Selatan, Fadel Muhammad Taupan Ansar dan Vonny Ameliani, terlihat jelas meski dibalut dengan dalih Musda DPD I KNPI Sulsel diambil alih oleh DPP KNPI membuktikan kehadiran DPP KNPI di Sulawesi Selatan membawa agenda tertentu tidak independen sebagaimana mestinya.

“Sebagai orang yang lahir, tumbuh dan besar di Kota Makasar Sulawesi Selatan, kami memahami karakter dan sifat masyarakat Sulawesi Selatan, terutama kaum muda, egaliter dan terbuka namun tidak mentolerir kepura-puraan atau kebohongan”, ucap Chanda Halim Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

MPI menduga kericuhan dan insiden dipicu setelah peserta Musda mencium ada agenda lain yang dibawa DPP KNPI kedalam arena Musda DPD I KNPI Sulsel. Meski demikian kericuhan dan insiden pemukulan tetap tidak bisa dibenarkan.

Dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPP KNPI, sekaligus Ketua Umum DPP Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI) kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menyesalkan kericuhan dan insiden pemukulan terhadap Wakil Ketua Umum DPP KNPI di lokasi MUSDA DPD I KNPI Sulawesi Selatan oleh oknum peserta Musda yang tidak puas dengan sikap dan keputusan DPP KNPI.
2. Meminta DPP KNPI tidak memecah belah DPD I KNPI Sulawesi Selatan dengan cara menganulir MUSDA DPD I KNPI Sulsel di Balai Manunggal, maupun MUSDA Hotel Horison, Kota Makasar dan TIDAK MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) DPP KNPI atas terpilihnya Fadel Muhammad Taupan Ansar maupun Vonny Ameliani yang jelas-jelas, cacat hukum, menciderai dan melukai nilai-nilai luhur Demokrasi Pemuda Indonesia.
3. Meminta DPP KNPI mengulang MUSDA DPD I KNPI Sulawesi Selatan secara independen dengan memperhatikan aspirasi dan keinginan Pemuda Sulawesi yang diwakili okeh DPD II KNPI se-Sulawesi Selatan dan OKP yang berhimpun di DPD I KNPI Sulawesi Selatan.
4. Meminta Ketua Umum DPP KNPI segera memfasilitasi Rapat Majelis Pemuda Indonesia (MPI) untuk menyikapi MUSDA-MUSDA DPD yang disinyalir tidak independen dan transaksional. Sekaligus menyikapi selesainya masa bakti DPP KNPI yang sudah molor beberapa waktu dan segera dilaksanakan KONGRES PEMUDA INDONESIA/DPP KNPI. (ril/km)