Pemprov Sulsel Ubah Pola Pembinaan ASN, Kepemimpinan Spiritual Masuk Kurikulum

BUKABACA.co.id, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menerjemahkan arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman tentang penguatan kepemimpinan spiritual aparatur sipil negara (ASN) ke dalam desain kebijakan yang lebih konkret. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pemprov Sulsel menggelar rapat koordinasi lintas perangkat daerah untuk mematangkan konsep dan mekanisme pelaksanaan program tersebut.

Rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 Januari 2026, di Ruang Command Centre BPSDM Sulsel, Makassar, menjadi kelanjutan langsung dari arahan Gubernur dalam forum coffee morning bersama seluruh pejabat manajerial Pemprov Sulsel pada 5 Januari lalu. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menekankan bahwa penguatan nilai spiritual bukan sekadar pelengkap pelatihan birokrasi, melainkan fondasi kepemimpinan ASN yang berintegritas dan beretika.

Kepala BPSDM Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Muhammad Jufri, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini tidak berhenti pada tataran normatif. Sejumlah keputusan strategis disepakati, mulai dari konsep dan pola pelaksanaan kegiatan, skema kepesertaan, struktur materi pelatihan, hingga penetapan durasi kegiatan dan penanggung jawab tiap klaster.

Selain itu, forum tersebut juga mengunci aspek teknis yang selama ini kerap menjadi titik lemah program pengembangan ASN kepastian waktu dan lokasi kegiatan, pola penganggaran, serta pembagian peran antarperangkat daerah. Seluruh kesepakatan akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan diperkuat dengan Surat Keputusan Tim Kerja.

“Penguatan kepemimpinan ini tidak hanya berorientasi pada aspek manajerial, tetapi juga pembentukan karakter, integritas, dan spiritualitas ASN,” ujar Prof. Jufri dalam rapat tersebut.

Rapat juga menyepakati mekanisme evaluasi pembelajaran yang tidak lazim dalam pelatihan birokrasi konvensional. Selain pre-test dan post-test, peserta diwajibkan mengikuti setoran hafalan sebagai bagian dari internalisasi nilai, penguatan kedisiplinan, dan pembentukan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK.

Untuk memastikan program berjalan efektif dan lintas sektor, dibentuk tim kerja yang melibatkan sejumlah perangkat daerah, lengkap dengan penunjukan person in charge (PIC) pada setiap agenda. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan.

Menurut Prof. Jufri, seluruh pembahasan dalam rapat berangkat dari arahan Gubernur sejak awal Januari. “Bagaimana kegiatan ini kita bahas poin-poin penting berdasarkan arahan Bapak Gubernur sejak 5 Januari 2026 lalu,” ujarnya.

Program penguatan leadership spiritual ASN ini direncanakan berlangsung pada 22–28 Februari 2026 di Asrama Haji Sudiang. Kegiatan tersebut menyasar ASN dan pejabat struktural lingkup Pemprov Sulsel, khususnya kepala sekolah dan guru, dengan fokus pada penguatan nilai Ber-AKHLAK serta pembelajaran Juz 30.

Sejumlah perangkat daerah terlibat dalam perencanaan ini, di antaranya Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Dinas Kominfo-SP, serta Dinas Pendidikan Sulsel. Rapat dihadiri perwakilan masing-masing instansi, termasuk Staf Khusus Gubernur, baik secara langsung maupun daring.

Langkah ini menandai upaya Pemprov Sulsel untuk memadukan reformasi birokrasi dengan dimensi moral dan spiritual. Tantangannya kini bukan pada perencanaan, melainkan pada konsistensi pelaksanaan dan pengukuran dampak apakah kepemimpinan spiritual benar-benar mampu mengubah wajah pelayanan publik, atau sekadar menjadi agenda seremonial dalam kalender pelatihan ASN. (ril/fdy)