Presiden Prabowo ‘Satu Komando’ Data! Seskab Teddy Hadapi Jeritan

JAKARTA – Upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ‘satu komando’ data nasional melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menemui tantangan getir. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DTSEN yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci utama untuk memastikan program pemerintah, termasuk bantuan sosial, tidak lagi salah sasaran.

​“Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data. Sekarang, di masa pemerintahan Bapak Prabowo, seluruh data dikumpulkan menjadi satu, tempatnya di BPS. Ini pertama kali dalam sejarah, data menjadi acuan dan referensi bersama,” tegas Seskab Teddy di hadapan Kepala Dinas Sosial serta Kepala BPS dari seluruh penjuru negeri.​

Seskab Teddy menyampaikan pesan tegas dari Presiden “Tidak ada lagi data yang tidak akurat, tidak ada data yang salah, tidak ada orang yang harusnya berhak menerima bantuan tapi tidak terdata.”

​Jeritan dari Ujung Negeri: Biaya Transportasi Rp16 Juta & Keluhan Sekolah Rakyat​

Momen paling dramatis dalam Rakornas bertajuk “Statistik untuk Keadilan Sosial” ini adalah sesi dialog, di mana Seskab Teddy mendengarkan langsung ‘jeritan’ tantangan di lapangan yang mengancam keakuratan DTSEN.

• Papua (Keerom): Ancaman Geografis & Biaya Fantastis. Kornelia Pekey, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Keerom, Papua, mengungkapkan betapa sulitnya proses pendataan di wilayah perbatasan, terutama yang berbatasan dengan Papua Nugini. Kondisi geografis ekstrem memaksa biaya transportasi melambung tinggi.

“Satu kendaraan, misalnya Triton, pulang pergi bisa mencapai Rp16 juta,” ungkap Kornelia, memohon bantuan pusat.

• ​Aceh (Aceh Tenggara): Akses Sulit & Kerinduan Program Unggulan. Keluhan serupa datang dari Aceh Tenggara. Kepala Dinas Sosial Bahagiawati menyoroti akses transportasi yang sulit serta aspirasi masyarakat yang sangat merindukan pemerataan program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

“Masyarakat Aceh Tenggara sangat merindukan sekolah rakyat, Pak,” ujarnya.

• ​NTT (Rote): Awal Era Baru Data. Di sisi lain, Kepala BPS Kabupaten Rote, Yustinus Siga, memberikan apresiasi mendalam, menyebut kebijakan DTSEN sebagai ‘kebahagiaan’ setelah 30 tahun mengabdi.

“Negara Indonesia bersepakat menggunakan satu data di BPS RI,” tuturnya, menandai harapan baru bagi program bantuan yang lebih adil.​

Janji Tuntas Seskab: Indonesia Besar, Tapi Akan Diselesaikan Segera​Menanggapi keluhan yang merentang dari ujung barat hingga timur Indonesia, Seskab Teddy memastikan bahwa pemerintah pusat akan segera mengambil tindakan.

​“Saya pastikan beliau-beliau (Kementerian/Lembaga terkait) pasti akan menyelesaikan itu. Tapi memang Indonesia ini besar sekali, kita perlu waktu, tapi kita pastikan itu sesegera mungkin (diselesaikan),” janji Seskab.​

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sama-sama mengapresiasi sinergi yang telah terjalin. Amalia menegaskan, “DTSEN bukan hanya sekumpulan angka, tetapi potret kehidupan masyarakat Indonesia yang harus dijaga akurasinya.”​

Rakornas ini jelas menjadi medan pertempuran data, memetakan antara idealisme ‘Satu Data’ di Jakarta dengan realitas geografis dan biaya tinggi di perbatasan.

Pemerintah kini diuji komitmennya untuk menindaklanjuti jeritan daerah agar visi Presiden Prabowo dalam akurasi data benar-benar terwujud.