Telepon dari Istana Menyelamatkan TKD Aceh 2026

BUKABACA.co.id, JAKARTA – Provinsi Aceh nyaris kehilangan sebagian Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Pemerintah pusat sempat merancang pemangkasan anggaran sebagai bagian dari kebijakan efisiensi nasional. Namun rencana itu kandas setelah intervensi langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang menghubungi Presiden Prabowo Subianto di tengah rapat resmi.

Peristiwa penentuan itu terjadi dalam rapat Satuan Tugas Galapana DPR bersama Satgas Rehabilitasi Pascabencana Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026. Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah secara terbuka menyampaikan keberatan atas rencana efisiensi anggaran yang dinilai tidak relevan bagi Aceh yang masih berada dalam fase pemulihan pascabencana.

“Pak Menteri, kami mohon efisiensi yang untuk Aceh agar bisa dikembalikan untuk tahun 2026,” kata Fadhlullah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, secara teknis dan fiskal tidak ada persoalan dalam pengalokasian anggaran untuk Aceh. Ia menyebut dana tersedia, namun keputusan politik berada di tangan Presiden.

“Dananya sudah ada. Bukan kendala. Saya hanya belum berani bicara langsung ke Presiden. Kalau lewat Pak Ketua Satgas, pasti lebih cepat,” ujar Purbaya.

Ia juga menyebut Aceh memiliki dasar kuat untuk memperoleh tambahan anggaran karena statusnya sebagai wilayah terdampak bencana. Menurut dia, alokasi tambahan untuk Aceh berkisar Rp1,7 hingga Rp1,8 triliun.

Situasi rapat berubah ketika ponsel Dasco berdering. Panggilan tersebut berasal langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dasco kemudian menyerahkan telepon itu kepada Purbaya, yang menjawab sambil berdiri. Percakapan berlangsung singkat, kurang dari satu menit.

Tak lama setelah sambungan ditutup, Purbaya mengumumkan keputusan Presiden di hadapan peserta rapat.

“Pak Wagub, Presiden sudah setuju. Untuk tahun ini anggaran Aceh penuh, tidak dipotong. Nilainya sama seperti tahun lalu, sekitar Rp1,6 sampai Rp1,7 triliun,” kata Purbaya.

Dengan keputusan itu, Aceh dipastikan tetap menerima TKD secara utuh pada 2026. Satu panggilan telepon dari Istana mengakhiri ketidakpastian anggaran dan menentukan arah kebijakan fiskal untuk daerah yang masih memulihkan diri dari bencana.