Wajah Ganda Teori Politik

Perbesar

BUKABACA.co.id, MAKASSAR – Dalam praktik kekuasaan, teori politik kerap dipinggirkan sebagai wacana elitis yang jauh dari denyut publik. Padahal, di sanalah arah dan batas kekuasaan seharusnya ditentukan. Ia bukan sekadar kumpulan konsep, melainkan medan tarik-menarik antara apa yang ideal dan apa yang mungkin.

Pemikir seperti Leo Strauss menyebut teori politik sebagai upaya mencari dasar paling murni dari kehidupan bernegara. Namun dalam perkembangannya, wajah teori politik justru terbelah. Di satu sisi, ia menjelma sebagai filsafat politik yang sarat nilai.

Di sisi lain, ia bertransformasi menjadi ilmu politik yang dingin, berbasis fakta dan hitungan kausal.

Filsafat politik berdiri di wilayah normatif. Ia mengajukan pertanyaan yang tak pernah usang, seperti apa negara yang adil, dan untuk siapa kekuasaan dijalankan? Dalam kerangka ini, politik bukan sekadar perebutan kursi, melainkan soal legitimasi moral. George Catlin menyebutnya sebagai filsafat yang berwajah sosial tak selalu bisa diuji, tapi menentukan arah.

Namun, idealisme semacam itu kerap berbenturan dengan kenyataan. Di titik inilah ilmu politik mengambil peran. Ia tidak berbicara tentang “seharusnya”, melainkan “yang terjadi”.

Melalui observasi dan generalisasi, lahirlah tesis-tesis seperti “hukum besi oligarki” dari Robert Michels bahwa kekuasaan, dalam organisasi apa pun, cenderung mengerucut pada segelintir elite.

Potret ini menghadirkan wajah politik yang lebih telanjang, kekuasaan tidak selalu berjalan sesuai nilai, melainkan mengikuti logika efisiensi, kontrol, dan kepentingan.

Masalahnya, politik tidak pernah benar-benar bisa memilih salah satu. Mengandalkan moralitas tanpa memahami realitas hanya akan melahirkan utopia. Sebaliknya, tunduk sepenuhnya pada fakta tanpa kompas nilai berisiko melegitimasi kekuasaan yang liar.

Di sinilah teori politik seharusnya bekerja bukan sebagai menara gading, melainkan jembatan. Ia menghubungkan tujuan dengan cara, nilai dengan strategi, idealisme dengan kemungkinan.

Tanpa pijakan moral, politik kehilangan arah. Tapi tanpa membaca realitas, ia tak lebih dari retorika yang gagal menjelma menjadi kebijakan. (Henry J. Schmandt)