H. Saiful Arif “Turun Gunung” Suarakan Kegelisahan Jemaah Haji Selayar, Dewan Affandi Sarankan Begini

SELAYAR – Ketua Aliansi Persaudaraan Haji Kepulaian Selayar, H. Saiful Arif, resmi turun gunung menyuarakan kegelisahan para calon jemaah haji Kabupaten Kepulauan Selayar terkait kebijakan pemangkasan kuota haji yang dinilai merugikan daerah.

Hadir langsung mendampingi para calon jemaah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Fraksi DPRD Kepulauan Selayar, Senin (1/12/2025), Saiful Arif menyatakan bahwa persoalan ini tidak hanya dialami Selayar, namun juga daerah lain di Sulawesi Selatan.

“Persoalan kuota haji bukan hanya Selayar, tetapi ada beberapa daerah lain di Sulsel yang merasa dirugikan,” tegas mantan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tersebut.

Menurutnya, pengurangan kuota secara drastis dari 108 menjadi hanya 6 orang membuat masyarakat resah dan membutuhkan langkah cepat untuk memperjuangkan hak jemaah yang telah lama menunggu antrian berangkat haji.

“Ini bukan angka kecil. Ada ratusan calon jemaah yang kehilangan kesempatan tahun depan. Karena itu, harus ada gerakan cepat dan terstruktur untuk memulihkan kuota haji Selayar seperti semula,” tambahnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Kepulauan Selayar, M. Affandi, menegaskan perlunya komunikasi politik yang kuat hingga level pusat, khususnya ke Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan haji.

“Perlu jembatan komunikasi ke DPR RI Komisi VIII agar persoalan ini menemukan solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

DPRD Selayar menyatakan siap memfasilitasi dan mengawal aspirasi jemaah hingga ke tingkat nasional demi memastikan keadilan distribusi kuota haji di Sulawesi Selatan.

Ratusan calon jemaah haji Selayar berharap pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan pengurangan kuota yang dinilai mendadak dan tanpa masa transisi. Mereka menilai, keputusan tersebut mengabaikan hak masyarakat yang telah menunggu bertahun-tahun.

RDP diakhiri dengan komitmen bersama bahwa perjuangan pembelaan hak jemaah akan terus dilanjutkan melalui jalur resmi dan mekanisme politik yang tersedia.