DPRD Selayar Mulai Menyusun Ulang Arah Kebijakan Daerah

BUKABACA.co.id, SELAYAR — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Senin malam, 13 Juli 2026, menjadi lebih dari sekadar forum rutin legislatif. Sidang yang dimulai pukul 20.00 WITA itu menandai dimulainya penataan ulang arah kebijakan daerah melalui sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) strategis.

Dipimpin Ketua DPRD H. Mappatunru, didampingi Wakil Ketua Arfianto dan Sopyan Indra Pratama Ramli, rapat berjalan dengan agenda padat. Sejumlah dokumen penting diajukan, termasuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dokumen yang lazim menjadi tolok ukur kinerja fiskal pemerintah daerah.

Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Badan Musyawarah DPRD yang sebelumnya menetapkan prioritas pembahasan. Namun, perhatian dewan tidak berhenti pada evaluasi anggaran. Sejumlah regulasi lama mulai dibuka kembali untuk dikaji ulang.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu fokus utama. Revisi ini dinilai penting di tengah kebutuhan meningkatkan pendapatan daerah, tanpa mengabaikan daya tahan masyarakat sebagai wajib pajak.

Pada saat yang sama, DPRD kembali mengangkat Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Isu ini tak pernah sederhana, ia berada di antara kepentingan ekonomi, ketertiban sosial, dan norma yang hidup di tengah masyarakat Selayar.

Pembahasan juga merambah sektor unggulan daerah. Pengembangan kelapa dalam varietas Selayar kembali disorot sebagai potensi yang belum tergarap maksimal. Komoditas ini dianggap memiliki ruang besar untuk mendorong ekonomi berbasis lokal, jika dikelola dengan arah kebijakan yang konsisten.

Di tingkat desa, perhatian diarahkan pada penguatan kelembagaan melalui Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk mekanisme pemilihannya. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi representasi dan pengawasan di level pemerintahan paling bawah.

Rangkaian agenda itu memperlihatkan upaya DPRD Selayar merumuskan ulang prioritas kebijakan daerah. Di tengah tekanan fiskal dan tuntutan pembangunan yang kian kompleks, dewan dihadapkan pada pekerjaan lama, mencari keseimbangan antara regulasi yang adaptif dan keberpihakan pada sektor-sektor lokal yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. (Ibn/Erk)