APBD Selayar 2026 Bergeser, DPRD Mendesak Anggaran Tak Salah Arah
BUKABACA.co.id, SELAYAR – DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Selayar, Senin, 24 Agustus 2026. Rapat ini tidak sekadar membahas angka-angka dalam dokumen anggaran. Arah belanja daerah 2026 kembali diuji, sejauh mana APBD mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Selayar, H. Mappatunru, S.Pd. Hadir dalam forum tersebut anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah, unsur pemerintahan, serta sejumlah tamu undangan.
Dari pihak pemerintah daerah, Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Muhtar, M.M., hadir mewakili Bupati H. Muh. Natsir Ali.
Dua agenda utama dibahas dalam rapat paripurna. Pertama, penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kedua, penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
DPRD juga membacakan laporan hasil pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Forum tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap penggunaan uang publik.
Pertanggungjawaban APBD bukan hanya perkara apakah anggaran telah dibelanjakan. Di balik dokumen itu terdapat pertanyaan yang lebih besar: apakah belanja pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Pertanyaan serupa mengemuka ketika DPRD dan pemerintah daerah menyepakati perubahan KUA dan PPAS 2026. Kesepakatan itu menjadi salah satu pijakan dalam mengarahkan perubahan kebijakan anggaran daerah.
Dalam penyusunan kebijakan tersebut, arah penganggaran harus tetap bersandar pada dokumen perencanaan pembangunan, termasuk RPJMD dan RKPD, sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Perubahan anggaran juga menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang berjalan sepanjang 2026. Belanja daerah dituntut lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan di Kepulauan Selayar.
Pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian.
Ketiganya menyentuh langsung kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar masyarakat.
Bagi daerah kepulauan, tantangannya tidak sederhana. Pemerataan manfaat pembangunan harus menjangkau bukan hanya wilayah daratan, tetapi juga masyarakat yang hidup di pulau-pulau.
Karena itu, perubahan APBD 2026 diharapkan tidak berhenti pada pergeseran angka dalam dokumen anggaran. Setiap rupiah yang dialokasikan semestinya memiliki ukuran manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut sekaligus memperlihatkan kembali hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan fiskal. Legislatif menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, sementara eksekutif bertanggung jawab menjalankan program yang telah disepakati.
Kesepakatan KUA dan PPAS perubahan 2026 menjadi titik penting sebelum kebijakan anggaran tersebut diterjemahkan ke dalam program dan belanja daerah.
Ujungnya tetap sama, APBD harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan lembaga pemerintahan, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan terbesar atas uang daerah. (erk/erk)























