Delapan Minggu Penentu RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

BUKABACA.co.id, JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki fase kebut target. Komisi III DPR RI memastikan beleid yang telah lama dinanti itu ditargetkan rampung paling lambat dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Desember 2026.

Waktu yang tersisa tak banyak. Komisi III menyebut hanya sekitar delapan minggu masa sidang yang efektif untuk menuntaskan seluruh tahapan pembahasan.

Agenda pembahasan akan berjalan berlapis, mulai dari penyerapan aspirasi publik, harmonisasi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga pengambilan keputusan tingkat I dan II.

Komisi III mengklaim proses menyerap suara publik juga telah dilakukan secara intensif. Sedikitnya 35 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), tiga kali kunjungan kerja ke daerah, serta berbagai masukan tertulis telah menjadi bahan pembahasan.

Mayoritas masyarakat, menurut Komisi III, mendukung keberadaan RUU Perampasan Aset. Namun dukungan itu datang bersama tuntutan agar aturan tersebut tidak hanya kuat memberantas kejahatan, tetapi juga memiliki pagar hukum yang ketat.

Kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu isu yang ikut mengemuka. Karena itu, pembahasan RUU ini dituntut tidak berhenti pada mengejar tenggat, tetapi memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Selasa (25/8/2026), mengatakan pihaknya akan mengawal pembahasan agar RUU Perampasan Aset selesai sesuai target.

“Kami kawal agar RUU Perampasan Aset rampung tepat waktu, berkualitas, dan berpihak pada kepastian hukum,” kata Habiburokhman.

Girl in a jacket

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup

You cannot copy content of this page