Grafik Pandemi Covid-19 Belum Melandai, Sekwil ISMEI Sulsel Tawarkan Solusi

bukabaca.id, Makassar – Grafik Pandemi menunjukkan belum melandai, Kondisi kian mengkhawatirkan dengan munculnya varian baru Covid-19 atau varian Delta yang berakibat kepada Pemerintah yang kelabakan dalam menyusun kebijakan.

Sekertaris Wilayah (Sekwil) X Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Sulawesi Selatan, Ade Putra Syahnas menerangkan berdasarkan hasil analisis yang lahir dari lembaga bahwa masalah kebijakan merupakan hal yang krusial disaat genting seperti sekarang ini, Minggu (25/7/2021).

“Jika Pemerintah salah langkah sedikit saja dalam membuat kebijakan akan berdampak pada masyarakat luas. Peraturan yang tumpang tindih dan tidak konsisten menjadi kelemahan kita dalam menangani pandemi ini, produk kebijakan seperti yang kita saksikan bersama sebelumnya menuai pro kontra di masyarakat,” terang Ade sapaan akrabnya.

Lebih lanjut katanya, masyarakat membutuhkan respon tindakan yang berujung pada solusi bersama, bukan memperhadap-hadapkan masyarakat dengan pihak keamanan yang berakhir dengan masalah baru, seperti yang sempat ramai di Kabupaten Gowa beberapa waktu lalu.

“Hal bergesekan antara masyarakat dan pihak keamanan tersebut menggambarkan betapa krisisnya metode penanganan yang semakin memperkeruh kondisi,” tutur ade.

“Sepertinya fokus Pemerintah untuk menstabilkan perekonomian lebih besar dibandingkan penanganan pada sektor Kesehatan. Sehingga aturan yang diterapkan pun tidak saling menguatkan dengan kebijakan yang lain,” imbuhnya.

Selain itu, Ade juga menuturkan bahwa pemerintah sendiri membuat program andalannya yaitu PCPEN Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), namun menurut Sekwil X ISMEI itu menduga program itu hingga kini belum juga ampuh dalam meredam rantai Covid-19.

“Itu karena tidak maksimalnya serapan anggaran dari anggaran yang disediakan. Dalam laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 277,36 triliun hingga 16 Juli 2021. Realisasi setara dengan 37,2 persen dari pagu Rp 744,75 triliun,” tandasnya

“Seharusnya anggaran dari PCPEN lebih dimaksimalkan pada sektor kesehatan karena itu kuncinya jika ingin melancarkan arus ekonomi masyarakat. Misalnya biaya PCR atau antigen itu menjadi kewajiban Pemerintah, jangan malah dikomersialkan. Selain itu anggaran bisa digunakan untuk melakukan tracing dan vaksinasi secara merata, itu semua agar masyarakat bisa beraktivitas tanpa waswas. Dengan demikian ekonomi diharapkan dapat tumbuh dengan aktivitas masyarakat yang normal kembali,” tegas Ade dengan uraian solusinya.

Sementara untuk di Kota Makassar sendiri diharapkan menjadi role model penanganan Covid-19 bagi wilayah lain di Indonesia. Sehingga ISMEI Wilayah X Sulawesi mendukung Pemerintah Kota Makassar untuk menuntaskan vaksinasi dan tracing secara menyeluruh untuk memutus mata rantai covid-19.