Haji Uma Tegaskan Pentingnya Riset dan Geologi dalam Perencanaan Tata Ruang Nasional

Jakarta — Anggota Komite I DPD RI, H. Sudirman Haji Uma, menyoroti urgensi pelibatan badan riset dan geologi dalam penyusunan rencana tata ruang nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar tata ruang di Gedung DPD RI, Senayan, Kamis (17/4/2025), Haji Uma menegaskan bahwa kajian ilmiah harus menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan wilayah.

“Dalam rencana pembangunan, mutlak dan wajib. Melibatkan badan riset dan geologi. Tapi kalau riset hanya dijadikan formalitas tanpa makna, bagaimana bisa hasilnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan?” tegas Senator asal Aceh ini.

Ia mengkritisi kecenderungan instansi yang menjadikan dokumen riset sekadar pelengkap administratif dalam perencanaan tata ruang. Menurutnya, pendekatan semacam ini berisiko besar bagi keberlanjutan pembangunan dan keselamatan lingkungan di masa depan.

Haji Uma juga menyoroti tantangan biaya dalam pelaksanaan riset geologi yang kerap menjadi alasan pengabaian aspek ilmiah. Namun, ia menekankan bahwa investasi dalam riset adalah langkah krusial untuk menghasilkan perencanaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Dalam forum tersebut, pakar tata ruang Dwi Hariyawan turut memberikan pandangannya. Ia menekankan bahwa penataan ruang bukan hanya soal mengatur lahan, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Penataan ruang itu soal keberlangsungan kehidupan. Sayangnya, implementasi di lapangan sering melenceng dari aturan yang berlaku,” ujar Dwi.

RDPU ini menjadi momentum penting bagi Komite I DPD RI untuk merumuskan arah kebijakan tata ruang yang berbasis pada data, riset, dan kebutuhan nyata masyarakat. Pelibatan pakar dan lembaga ilmiah diharapkan dapat memperkuat fondasi kebijakan ruang nasional agar lebih adaptif, akurat, dan berkelanjutan.