Kapolri Baru Dilantik, PW SEMMI Sulsel Soroti Enam Pekerjaan Rumah Penegakan Hukum

BUKABACA.co.id, MAKASSAR — Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sulawesi Selatan menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, 1 Oktober 2026.

Momentum pergantian kepemimpinan Polri tersebut turut menjadi perhatian PW SEMMI Sulsel. Organisasi mahasiswa ini menyampaikan sejumlah catatan terkait persoalan penegakan hukum yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, khususnya di Sulawesi Selatan.

Ketua Umum PW SEMMI Sulsel, Andi Muh Idik Indra, berharap kepemimpinan baru Polri dapat memperkuat profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan selamat atas amanah baru kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Kami berharap kepemimpinan baru ini dapat memperkuat penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Indra.

Menurutnya, catatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat dan bukan generalisasi terhadap institusi Polri.

Enam Pekerjaan Rumah

Pertama, keselamatan lalu lintas. SEMMI Sulsel mendorong penguatan patroli, rekayasa lalu lintas, pengawasan titik rawan kecelakaan dan edukasi masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat baru melihat kehadiran aparat setelah kecelakaan terjadi. Pencegahan harus menjadi prioritas,” tegas Indra.

Kedua, pemberantasan narkotika. SEMMI meminta pengungkapan kasus narkotika terus dikembangkan hingga jaringan distribusi dan aktor utama berdasarkan alat bukti dan proses hukum.

“Kami mengapresiasi setiap pengungkapan kasus narkotika. Tetapi pekerjaan rumahnya adalah bagaimana penegakan hukum mampu mengungkap jaringan, bukan hanya berhenti pada pelaku di lapisan bawah,” katanya.

Ketiga, transparansi penegakan hukum. SEMMI mendorong setiap laporan dan perkara ditangani secara profesional serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Kritik masyarakat jangan selalu dipandang sebagai serangan terhadap institusi. Kritik adalah bagian dari kontrol sosial,” ujarnya.

Keempat, peredaran rokok ilegal. SEMMI meminta pengawasan tidak hanya menyasar pelaku di tingkat bawah, tetapi juga menelusuri mata rantai produksi dan distribusi apabila ditemukan indikasi jaringan yang lebih luas.

Kelima, penyalahgunaan BBM bersubsidi. SEMMI menyoroti pengungkapan sejumlah perkara oleh Polda Sulsel dan jajaran. Menurut Indra, penegakan hukum perlu dikembangkan untuk mengetahui sumber pasokan, jalur distribusi, pembeli serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.

“Kalau BBM subsidi diduga diperjualbelikan kepada pihak yang tidak berhak, rantai pasoknya harus ditelusuri secara serius,” tegasnya.

Keenam, aktivitas pertambangan tanpa izin. SEMMI Sulsel mendorong penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti dan tidak hanya berhenti pada operator lapangan.

“Kalau memang ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin, harus ditelusuri berdasarkan alat bukti siapa pemodalnya, siapa pengendalinya, siapa pemilik alat beratnya dan siapa yang memperoleh keuntungan,” kata Indra.

Ia menegaskan, SEMMI Sulsel siap menjadi mitra kritis Polri dalam mengawal persoalan penegakan hukum di Sulawesi Selatan.

“Kami ingin Polri semakin dekat dengan masyarakat. Polri harus hadir bukan hanya ketika persoalan sudah viral, tetapi juga melalui pencegahan, pelayanan dan penegakan hukum secara profesional,” pungkasnya.