Mensos Tersangka Korupsi Bansos, Jokowi Tunjuk Menko PMK Gantikan Posisi Juliari Batubara

bukabaca.id, Bogor – Melalui siarannya, Presiden Jokowi membahas terkait kasus penetapan Menteri Sosial, Juliari Batubara sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait pembicaraannya tersebut ia ungkapkan langsung saat berada di Istana Kepresidenan Bogor. Minggu, (6/12/2020).

Saat itu, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa dirinya akan menunjuk Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial.

Bukan hanya itu saja, Presiden juga mengatakan bahwa pihaknya akan menghargai dan menghormati segala proses hukum yang tengah dijalankan oleh KPK terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara.

“Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK,” tuturnya.

Sejak awal, Presiden sudah berkali-kali mengingatkan kepada jajaran menteri kabinet Indonesia Maju agar jangan pernah melakukan korupsi.

Presiden juga sudah menyampaikan sejak awal tentang pentingnya menciptakan sistem yang berguna untuk menutup celah terjadinya korupsi.

“Dan juga terus menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi,” tutur Kepala Negara, seperti yang dikutip bukabaca.id dari video yang diunggah di kanal YouTube Setkab. Minggu, (06/12/2020).

Presiden juga selalu menyampaikan dan mengingatkan kepada semua pejabat negara, baik gubernur, bupati, walikota, dan pejabat negara lainnya.

Presiden selalu menegaskan kepada seluruh pejabat negara agar selalu berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat.

“Berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara baik itu menteri, gubernur, bupati, walikota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten atau kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat,” kata Presiden.

Seharusnya, para pejabat negara paham akan fungsi dana bantuan sosial atau bansos yang digunakan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos tersebut juga sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di tengah kondisi pandemi.

“Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Presiden juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah melindungi siapapun yang terlibat ke dalam kasus korupsi.

Presiden juga percaya bahwa KPK pasti akan menjalankan tugasnya secara transparan, terbuka, dan profesional. Terkait hal tersebut, pemerintah akan terus mendukung upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi. Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional. Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” pungkas Presiden Jokowi.