Nasib Para Ikan Salmon di Kolam Politik Keruh

Perbesar

BUKABACA.co.id, JAKARTA – Dalam politik, mengikuti arus adalah pilihan yang relatif aman. Melawan arus adalah perkara lain. Ia membutuhkan keberanian, energi, sekaligus kesiapan menanggung konsekuensi.
Metafora ikan salmon pernah digunakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada April 2014.

Salmon, kata Ahok, adalah ikan yang berenang melawan arus. Ia menempuh jeram, melompati bebatuan, dan terus bergerak menuju hulu untuk berkembang biak. Perjalanan itu melelahkan. Bahkan, di ujung perjalanan, sang salmon bisa saja mati atau dimangsa.

“Dia melawan arus untuk bisa melahirkan generasi berikutnya,” ujar Ahok kala itu.
Perumpamaan tersebut kembali relevan ketika sejumlah figur di pemerintahan mengambil jalan yang tidak selalu searah dengan arus politik.

Salah satu nama yang belakangan menjadi sorotan adalah Purbaya. Langkah dan kebijakannya yang dikaitkan dengan penelusuran anggaran, pembenahan internal, serta perubahan dalam struktur birokrasi membuatnya ditempatkan dalam narasi yang sama: pejabat yang memilih berenang melawan arus.

Namun politik memiliki hukum yang berbeda dengan sungai.

Di sungai, salmon hanya berhadapan dengan arus dan predator. Di kolam kekuasaan, arus bisa berasal dari kepentingan politik, birokrasi, jaringan ekonomi, maupun kompromi antaraktor yang tidak selalu terlihat di permukaan.

Indonesia memiliki sejumlah figur yang dikenal karena keberaniannya mengambil keputusan yang berpotensi berhadapan dengan kepentingan mapan.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, misalnya, pernah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial ketika menjabat presiden. Kebijakan itu menjadi bagian dari upayanya mengubah struktur pemerintahan sekaligus menghapus sejumlah institusi yang dinilai tidak lagi sesuai dengan arah reformasi.

Ahok dikenal dengan gaya komunikasi terbuka dan konfrontatif terhadap praktik birokrasi yang dianggap bermasalah. Ketika memimpin Jakarta, ia kerap berhadapan dengan pejabat maupun kelompok politik yang tidak sejalan dengan kebijakannya.

Susi Pudjiastuti juga meninggalkan jejak berbeda ketika menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan menjadi simbol pendekatan keras pemerintah terhadap praktik illegal fishing.

Nama Purbaya kemudian muncul dalam konteks yang berbeda. Sorotan terhadap pengelolaan anggaran dan perubahan di lingkungan birokrasi menempatkannya dalam perdebatan mengenai sejauh mana seorang pejabat dapat bergerak ketika kebijakannya bersinggungan dengan kepentingan yang telah lama terbentuk.

Mereka memiliki konteks, masa jabatan, kewenangan, dan persoalan yang berbeda. Tetapi ada satu kesamaan dalam narasi publik: keberanian mengambil keputusan sering kali membawa konsekuensi politik.

Pertanyaannya kemudian bukan semata-mata mengapa seorang pejabat berani melawan arus.
Pertanyaan yang lebih penting adalah arus seperti apa yang sedang dilawannya?

Dalam sistem pemerintahan, perubahan tidak pernah berlangsung di ruang hampa. Seorang pejabat bekerja di tengah birokrasi, partai politik, kepentingan ekonomi, regulasi, serta jaringan kekuasaan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Karena itu, setiap upaya perubahan hampir selalu menghasilkan gesekan. Ada birokrasi yang merasa nyaman dengan pola lama. Ada kepentingan politik yang telah tertanam. Ada distribusi sumber daya yang terlanjur membentuk jaringan. Ada pula kelompok yang menganggap perubahan sebagai ancaman terhadap posisi yang sudah mereka miliki.

Di titik inilah istilah deep state, kartelisasi politik, neo-patrimonialisme, dan oligarki kerap digunakan dalam kajian politik untuk menjelaskan mengapa reformasi kelembagaan tidak selalu berjalan mulus.

Tetapi istilah-istilah tersebut juga perlu digunakan secara hati-hati. Tidak setiap konflik birokrasi adalah operasi kekuasaan tersembunyi. Tidak setiap pergantian pejabat merupakan kemenangan oligarki. Dan tidak setiap pejabat yang dicopot otomatis merupakan korban karena keberaniannya melawan sistem. Politik membutuhkan bukti, bukan sekadar metafora.

Ikan salmon memiliki satu keunggulan: ia tahu ke mana harus berenang.

Pejabat publik menghadapi persoalan yang jauh lebih rumit. Ia tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga mandat, dukungan kelembagaan, dasar hukum, kapasitas administratif, serta dukungan publik.

Tanpa itu semua, keberanian individual mudah berubah menjadi pertarungan yang timpang.
Seorang pejabat dapat memiliki gagasan besar, tetapi gagasan tersebut harus melewati mekanisme negara. Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelaksanaan. Pada tahap-tahap itulah kepentingan yang berbeda bertemu. Maka, nasib “ikan salmon” dalam politik tidak semata ditentukan oleh seberapa kuat ia berenang.

Yang menentukan juga adalah seberapa sehat kolamnya.

Jika sistem memberikan ruang bagi kritik, transparansi, pengawasan, dan pergantian kekuasaan yang berdasarkan aturan, perbedaan pandangan dapat menjadi bagian dari mekanisme demokrasi.

Sebaliknya, jika setiap upaya perubahan selalu dibalas dengan tekanan, maka birokrasi akan belajar satu hal: jangan berenang terlalu jauh dari arus.

Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan apakah politik membutuhkan lebih banyak salmon.
Persoalannya adalah apakah kolam kekuasaan mampu menjadi cukup jernih sehingga ikan yang berenang melawan arus tidak harus selalu berakhir sebagai santapan predator.

Sebab dalam demokrasi, perubahan semestinya tidak bergantung pada keberanian satu-dua orang. Ia harus menjadi kemampuan sistem.