Pergantian Kepala BGN Tak Boleh Ganggu Program MBG

Perbesar

BUKABACA.co.id, JAKARTA – Pengunduran diri Nanik S. Deyang dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena alasan kesehatan mendapat perhatian dari Komisi IX DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut tidak boleh mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.

Nurhadi menyampaikan penghormatan atas keputusan Nanik untuk fokus menjalani pengobatan penyakit jantung. Ia juga mendoakan agar mantan Kepala BGN itu segera pulih dan dapat kembali beraktivitas.

“Kesehatan adalah hal yang utama. Kami mendoakan agar Ibu Nanik segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,” ujar Nurhadi dalam keterangannya, Rabu (22/7).

Di balik dinamika pergantian pimpinan, Nurhadi mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis menyangkut kepentingan jutaan masyarakat Indonesia.

Program tersebut menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga kelompok rentan yang bergantung pada layanan pemerintah untuk memperoleh asupan gizi yang lebih baik. Karena itu, menurutnya, stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola di BGN menjadi faktor penting agar pelaksanaan program tetap berjalan tanpa hambatan.

Ia meminta pemerintah bergerak cepat menetapkan kepala BGN definitif agar tidak terjadi kekosongan dalam pengambilan keputusan. Sosok pengganti, kata Nurhadi, harus memiliki kapasitas, integritas, serta mampu menjaga kesinambungan program yang kini menjadi salah satu prioritas nasional.

Menurutnya, BGN saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain memastikan distribusi makanan bergizi berjalan tepat sasaran, lembaga tersebut juga harus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas makanan yang disajikan, memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar.

Lebih jauh, Nurhadi menilai pergantian pimpinan seharusnya dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Evaluasi itu, menurutnya, tidak hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga harus mencakup efektivitas distribusi, kualitas dan keamanan pangan, transparansi proses pengadaan, hingga sistem pengawasan di lapangan.

“Keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan serta dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tegasnya.

Nurhadi memastikan Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, pemerintah bergerak cepat mengisi kekosongan kepemimpinan di BGN. Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama menunjuk dan melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional definitif.

Langkah tersebut diambil agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berlangsung tanpa jeda serta menjaga kesinambungan kebijakan di tengah pergantian pucuk pimpinan lembaga. (*)