RUU Satu Data Indonesia Dibahas di Istana

Prabowo saat menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

BUKABACA.co.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kedaulatan data nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurut dia, penguasaan dan perlindungan data menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga keutuhan bangsa sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan berfokus pada penguatan tata kelola data nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Regulasi ini disiapkan untuk membangun sistem pengelolaan data yang terintegrasi, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bapak Presiden menegaskan bahwa kedaulatan data adalah fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi,” demikian keterangan yang dikutip dari unggahan akun media sosial Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

Penyusunan regulasi tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari DPR RI, kalangan akademisi, hingga kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan data pemerintah berjalan dalam satu sistem yang terkoordinasi.

Integrasi data nasional diharapkan mampu meningkatkan akurasi pelayanan publik. Selain itu, sistem tersebut diarahkan untuk memperkuat keamanan pertukaran informasi serta ketahanan siber Indonesia di tengah meningkatnya ancaman digital.

“Integrasi data diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih akurat, serta memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber,” demikian tertulis dalam keterangan Sekretariat Kabinet.

RUU Satu Data Indonesia juga menjadi bagian dari agenda pembenahan tata kelola pemerintahan berbasis data. Melalui sistem yang terpadu, pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan berdasarkan informasi yang lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan kedaulatan data menjadi semakin strategis seiring meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital. Karena itu, penguatan regulasi tidak hanya menyangkut efisiensi birokrasi, tetapi juga perlindungan informasi dan kepentingan nasional.

Sejumlah pejabat dan tokoh turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia IPB University Prof. Dr. Sofyan Sjaf, serta Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti.

Hadir pula Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, dan Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono.

Girl in a jacket

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup

You cannot copy content of this page