Wabup Soppeng Hadiri Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, Diselenggarakan BPKP

14/06/2022 - 23:44

BUKABACA.ID, SOPPENG – Wakil Bupati Soppeng, Lutfi Halide, menghadiri rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2022 secara virtual, Ruang SCC lamataesso Selasa, (14/6/ 2022).

Rakornas tersebut diselenggarakan oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala BPKP M Yusuf Ateh dalam laporannya mengatakan bahwa, Rapat koordinasi ini dihadiri 22.040 peserta yang terdiri dari Pimpinan Kementerian, lembaga pemerintah daerah dan BUMN serta Pimpinan aktif KLD.

“Pemeriksaan eksternal Rakornas pengawasan intern Tahun 2022 ini mengambil tema Kawal produk dalam negeri untuk bangsa Mandiri,” jelasnya.

Lanjutnya, sebagaimana yang yang telah diarahkan oleh Bapak Presiden pemanfaatan belanja pemerintah, harus dimaksimalkan untuk menyerap produk dalam negeri sehingga dapat mengalirkan manfaat secara maksimal kepada aktifitas ekonomi dalam negeri.

“Merespon hal tersebut pengawasan intern telah kami lakukan secara intensif untuk mengawal disiplin prioritas belanja pemerintah untuk PDN sampai dengan triwulan 1 Tahun 2022 Ekatalog kita masih didominasi oleh produk impor baik dari sisi produk tayang maupun realisasi transaksi namun setelah terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2022,” jelasnya.

Kondisi tersebut,lanjut Yusuf, berangsur membaik pada minggu ketiga Mei 2022 produk lokal telah mendominasi produk tayang di ekatalok nasional meskipun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi dan alhamdulillah bapak Presiden sampai dengan kemarin 13 Juni 2022 PDN yang tayang di katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor.

“hasil validasi kami juga menunjukkan per 13 Juni kemarin KLT dan BUMN telah berkomitmen untuk menyerap produk lokal senilai 720,88 Trilliun ini hasil validasi yang real-nya Pak sedangkan realisasinya belanja PDN telah mencapai 180,72 triliun terkait dengan capaian tersebut kami telah mengidentifikasi juga beberapa permasalahan utama yang harus kita selesaikan Pada tahap perencanaan KLD kesulitan mengidentifikasi belanja yang dapat dioptimalkan untuk menyerap produk dalam negeri ketiadaan daftar rujukan yang kompresif mengenai PDN dengan tkdn yang baik menjadi salah satu penyebab sulitnya merencanakan belanja produk lokal,” tutupnya. (Muh Ikhlas)