Bukan Tambah Dokter, DPR RI Dorong Pemerataan Tenaga Kesehatan

BUKABACA.co.id, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah dokter. Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan tata kelola distribusi tenaga kesehatan agar masyarakat di seluruh daerah memperoleh akses layanan kesehatan yang setara.

“Selama ini pembahasan sering berfokus pada kurangnya jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan layanan dokter, sementara di kota-kota besar justru terjadi penumpukan tenaga medis,” ujar Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (7/7/2026).

Politisi Fraksi PKS tersebut mendorong pemerintah memperkuat perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional melalui pemetaan yang berbasis kondisi riil di setiap daerah. Menurutnya, perencanaan harus mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

“Perencanaan tenaga kesehatan harus berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Penempatan dokter tidak cukup hanya mengandalkan penugasan, tetapi juga harus didukung insentif yang memadai, jenjang karier yang jelas, fasilitas kerja yang layak, serta dukungan bagi kehidupan sosial tenaga kesehatan di daerah,” tegas Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu.

Selain pemerataan tenaga kesehatan, Netty juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan. Ia menilai investasi pemerintah dalam pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan (alkes) harus didasarkan pada kajian yang komprehensif agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan antardaerah.

Di sisi lain, Netty menyambut baik pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam pelayanan kesehatan. Namun, ia menegaskan teknologi tersebut hanya berfungsi sebagai alat bantu dan tidak dapat menggantikan peran dokter dalam mengambil keputusan klinis.

“AI dapat membantu proses skrining, analisis data kesehatan, pembacaan hasil pemeriksaan penunjang, hingga mempercepat administrasi pelayanan. Namun keputusan klinis tetap harus berada di tangan dokter karena pelayanan kesehatan membutuhkan penilaian profesional, komunikasi dengan pasien, serta pertimbangan etik yang tidak dapat digantikan oleh teknologi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Netty menilai arah pembiayaan kesehatan perlu diperkuat pada aspek promotif dan preventif seiring meningkatnya usia harapan hidup masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembiayaan pengobatan, tetapi juga memperkuat layanan kesehatan primer, deteksi dini penyakit, pengendalian penyakit kronis, serta pelayanan bagi lanjut usia.

Ia juga mendorong penguatan audit medis sebagai instrumen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan yang bekerja sesuai standar profesi.

“Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan akan semakin kuat,” pungkasnya.

Netty menegaskan, terwujudnya sistem kesehatan nasional yang berkualitas, merata, dan berkeadilan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, dan masyarakat. (ndy/ssb)